Wednesday, November 29, 2006

Gaji Pensiun Akan Dihapus

* Diganti Uang Pesangon

* Diusulkan Menneg PAN

SEMARANG - Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menneg PAN) Taufik Effendy mengusulkan agar pembayaran uang pensiun bagi PNS/mantan anggota legislatif dihapuskan. Sebagai gantinya, mereka diberikan pesangon pada saat pensiun. Hal itu diungkapkannya usai acara pisah sambut Rektor Undip di Gedung Prof Sudarto, Tembalang (27/11). Usulan itu dilontarkan Taufik bukan tanpa alasan. Pasalnya, selama ini, setiap bulan negara harus mengeluarkan Rp 6 triliun -7 triliun untuk membayar gaji mereka.

''Terus terang hal itu sangat berat. Dan jangan lupa, setiap PNS yang diangkat, negara harus menanggung membayar pensiun mereka selama 50-70 tahun. Lagi pula, yang menerima juga tidak happy.''

Taufik mencontohkan, seorang pensiunan PNS yang hanya menerima gaji Rp 700.000/bulan. Jumlah tersebut, lanjutnya, tidak cukup untuk menutup kebutuhan hidup. ''Uang pensiunan Panglima TNI yang notabene jenderal bintang empat saja hanya Rp 1,3 juta,'' ujarnya.

Investasi

Asumsi Taufik, jika uang pensiun itu diberikan sekaligus di muka (misalnya sebesar Rp 50 juta atau Rp 200 juta), dapat dijadikan modal usaha atau kerja sama dengan asuransi.

''Dengan begitu, investasi akan tumbuh, kesejahteraan juga akan meningkat seiring munculnya perusahaan-perusahaan.'' Kalau hal tersebut dapat dilaksanakan, tambahnya, kita tidak akan meninggalkan beban kepada generasi yang akan datang.

''Negara untung, yang menerima juga happy.'' Taufik mengaku, sudah menyampaikan usulannya itu kepada Presiden SBY secara informal. Kendati demikian, dengan mengangkat persoalan ini ke media massa, ia mengaku, siap menerima berbagai pendapat baik yang pro maupun kontra.

Hal lain yang dilakukan untuk mengurangi beban pembayaran gaji PNS adalah dengan perampingan alami yakni pensiun. Dipaparkannya, jika setiap tahun ada 120.000-150.000 PNS yang pensiun, maka lowongan PNS yang dibuka hanya untuk 30.000-40.000 orang.

Ia menilai, saat ini jumlah staf administrasi terlalu banyak. 65% dari mereka pun tidak bekerja secara efektif. Bahkan ada seorang menteri yang mengeluh kepadanya atas kinerja mereka yang tidak produktif. Si menteri tersebut, ungkap dia, bahkan mengusulkan agar separo dari bawahannya dirumahkan saja. ''Sebenarnya, tenaga administrasi dapat digantikan dengan teknologi.'' Namun perampingan itu, imbuh dia, bukanlah untuk profesi guru atau perawat. (H11,H31-64v)


Sumber : http://www.suaramerdeka.com/harian/0611/28/nas05.htm

No comments: