untuk mengurangi defisit anggaran.
Hal yang terlintas di benak saya adalah:
Bagaimana bila Software yang selama ini kita
impor dari negara asing, kita kategorikan ke
barang mewah, mungkin mirip Ferari (CMIIW).
Kita beri pajak 300%.
Jadi yang akan membeli software ataupun
lisensi, kena pajak barang mewah khusus ini.
Apabila belum lulus pajak, maka dianggap
melakukan penggunaan barang ilegal.
Semoga dengan ini Pendapatan Negara Bertambah,
dan memacu Iklim IT Development di negeri kita tercinta.
-----------------------------------------------------------
[From: fau swasono ]
Ada yang tau data sbb?:
- berapa besar nilai moneter (uang) pembelian software resmi ini? cukup signifikan kah?
- siapa konsumen yang bakal menanggung pajak ini? kalau itu perusahaan, maka perhatikan resikonya thd investasi. kalau itu institusi pendidikan, maka ada kenaikan hambatan dalam pendidikan (di negara2 lain, beli PC, buku, dsb malah dibebaskan PPN). Karena jelas pajak ini bersifat distortif.
- apa tipikal software resmi yg dilihat dari moneter valuenya dominan dipakai di Indonesia? kalau cuma OS semacam windows dan aplikasinya, mungkin gak apa2 karena ada substitusinya (tapi bukankah presiden barusan menggandeng Om Gates untuk masuk ke indonesia? ntar kena marah lho.. hehehe). Kalau software tsb spesifik mis. pengolahan data khusus, simulasi khusus dsb, bukankah sulit tuh substitusinya dan biasanya dipakai oleh lembaga pendidikan?
Pajak itu sebenarnya mempunyai 2 sisi: sumber penghasilan dan mempengaruhi perilaku. Sebagai sumber penghasilan pemerintah maka "a good tax" seharusnya memenuhi prinsip: signifikan potensinya, buoyant, simple, non-distortif. (masih ada lainnya tapi gak usah semuanya ditulis disini).
Sebagai instrumen buat mempengaruhi perilaku konsumsi, maka pajak tambahan diatas PPN (PPnBM dan juga cukai) biasanya berupa "sin tax" yaitu mendiscourage konsumen dari mengkonsumsinya, mis. pajak mobil mewah (mengurangi kecemburuan sosial atau pemborosan BBM), rokok dan minuman alkohol (merusak kesehatan -> meningkatkan biaya sosial), dsb. Manfaat lainnya adalah sebagai correction tax (pigovian tax) dimana pajak ini ditarik untuk mengcover biaya sosial yang diakibatkan dari konsumsi komoditi tsb, mis. pajak pemanfataan air tanah, pajak bahan bakar dsb.
Nah, pajak tambahan thd software jatuh di kelompok mana?
salam,
fau
----------------------------------------------------------------------------------
[From: Naswil Idris]
Jangan menipu Pelanggan Tilp,Sms, Internet, dsbnya
Pak A.B Sunngono dan Anggota IDTUG Yth.
Jika kita ingin mengurangi defisit negara atau
mencari uang tambahan aAPBN, jangan berpikir ANEH2
seperti anggota DPR yg TERHORMAT dlm hearing dgn
Menteri Kominfo di Gedung DPR minggu ylyg mengusulkan
menaikan biaya sms Rp 250. Harusnya Menteri KOMINFO
kita Pak Sofyan Djalil yg telah sukses BESAR di Aceh
dalam mengadakan perdamaian dgn GAM yg memungkinkan
keluarga yg terpisah sudah bergabung kembali (
PAHALAnya besar sekali)yg dipuji dunia ( dalam negeri
sih banyak yg ngak ngerti... maunya perang teruuus)...
langsung MENOLAK usul anggota DPR yg nyengsarakan
pelanggan Tilp, HP, Internet ini.
Jika biaya telekomunikasi , HP, Internet yg sudah
paling tinggi INGIN ditambah lagi/ditinggikan lagi
hanya unutk mencari uang tambahan.... tambah kacaulah
sistem Informasi kita, kacaulah demokrasi kita,
kacaulah kebebasan informasi publik yg dibutuhkan
unutk pencegahan KORUPSI, Perdamaian seperti di ACEH
yg amat sangat DIPUJI oleh Dunia Internasional, serta
pembangunan jangka panjang liwat pendidikan dan
peninkatan kesehatan sesuai jiwa ( Plan of Action)WSIS
tahap 1 di Geneva, Swiss des 2003..
Naswil Idris
---------------------------------------------------------------------------------
[From: Herlambang,BN@Etienne]
----- Original Message -----
From: "Alpha Bagus Sunggono"
> Semoga dengan ini Pendapatan Negara Bertambah,
> dan memacu Iklim IT Development di negeri kita tercinta.
<-- yang terjadi kayaknya malah petugas pajak lebih makmur and iklim IT di
ID ... sami mawon :)
kalo di pikir2 ... spending untuk IT yang mutlak selain hardware .. ya OS
kan ?
kalo SDM nya blom melek open source s/ware .. gimana mereka mau pakai ?
Ada case di salah satu perusahaan MLM ternama sodara di ID , mereka tadinya
mau go full open source terus untuk familiariasi , pertama di roll out
component paling sering dipakai ..
Open Office . after 1 bulan, teriakan kencang terdengar dari battle room CEO
.
Kenapa ? semua sekretaris dia PROTES karena Open Office nya crash mulu haha
.. akhirnya .. back to mikocok :)
Saya aja pakai Open Office ama GIMP in Win x86 platform, lebih sering crash
daripada jalannya ampe kapok.
Kerja ga kelar2 ... akhirnya buka PS tua gratisan dari scanner , install
and kerjaan beres dalam 2 jam .
=bob=
--------------------------------------------------------------------------
[From :From: bayu montana ]
wach mas aku setuju buanget tuch......, hanya saja apa para pejabat kita (mentri & dpr) udah mikir sape kesono...?! kayaknya mereka agak-2 botol gitu lho...... malahan ada angggota dpr yang ngusulin SMS dikenai pajak segala padahal uang pajak selama ini khan habis buat bayar gaji mereka juga..... jadi tetep aja rakyat kecil model saya tetep miskin dech buat ikutan nyemplung ke internet aja mesti nguli/ngasong dulu seharian hehehe.....
--------------------------------------------------------------------------
[From: Agoes Boedi Poerwanto]
Kalau Anda dan rekan-rekan yang lain melakukan development menggunakan
program apa? Apa nanti malah bukan menjadi senjata makan tuan?
Salam,
Agoes
-------------------------------------------------------------------------
[From: himiko-den]
Betul, soale makin mahal software asli bukannya jadi pendapatan negara
bertambah malah sebaliknya melorot, lah pembajakan makin menjadi-jadi, tau
sendiri orang kita kalo ada yg murah meriah ngapain beli yg selangit,
apalagi software bisa dikopi, dibajak & dicloning dengan mudah laen ama
mobil, emang mobil bisa dikloning or dikopi hehehehe....
Rgds
HD
--------------------------------------------------------------------------
[From: Dody Suhendra ]
He.he..hee ini saran orang IT yang menginginkan proteksi.
Tapi saya dukunglah. Asal nanti software open source gak ikutan dilarang :-)
Untuk software tertentu rasanya emang layak sih, saya sebut saja SAP, yang harganya gila2an, apalagi kalau dimasukin ke pemerintah, lebih gila lagi markupnya. Sebagai eks konsultan SAP saya tahu betul berapa harga modul2nya, miris! Ini bahkan salah satu bentuk capital flight yang terselubung.
bw,
Dody
------------------------------------------------------------------------------
[From: Ori Widianto ]
Apa ntar nggak malah bikin tambah banyak yang namanya software bajakan ?
Dengan harga software original yang sekarang aja, belum semua pengguna
komputer di Indonesia mampu membelinya, apalagi jika dikenakan pajak hingga
300 %.
regards,
=Ori=
No comments:
Post a Comment