Hari Kebangkitan Indonesia ke 100 ini,
diwarnai atau ditandai dengan wujud tekanan dari pihak asing.
Pemerintah Indonesia saking lemahnya,
mencoba untuk menjelaskan Logika Kenaikan BBM,
yang rupanya cukup dicari-cari.
Namun masyarakat kelihatannya telah makin cerdas,
untuk melihat peristiwa di baliknya.
Saya tidak menyalahkan pemerintah yang berusaha keras
menjelaskan upaya untuk menaikkan harga BBM.
Yang saya sesali hanyalah pemerintah kita loyo,
untuk melakukan tekanan balik dari pihak asing
yang memaksa adanya kenaikan BBM.
Ini artinya Kedaulatan Negara ini telah terancam,
dan semakin jauh dari yang di cita-citakan oleh
Founding Father negara kita, terutama dengabn Moh. Hatta
sebagai soko gurunya.
Ayo, BAngkitlah Pemerintah,
Lawanlah tekanan asing,
kamu pasti BISA !!!
---
Siaran Pers, 25 Mei 2008
Serikat Petani Indonesia (SPI)
Website. www.spi.or.id Email. spi@spi.or. id
Kenaikan Harga BBM Didikte Bank Dunia untuk Kepentingan Pemodal Besar
Langkah kenaikan harga BBM (premium, solar dan minyak tanah) akhirnya di lakukan pemerintah pada Jum'at malam (23/05), tidak peduli dengan keberatan sebagian besar masyarakat. Betapa pentingnya, maka pemerintah mengumumkan melalui sepasukan menteri terkait seperti mennteri keuangan, menteri ESDM, Menteri Perdagangan, Menkokesra, Mensos, serta beberapa orang lainnya seperti Jubir Presiden, Direktur Pertamina dan beberapa ahli dari departemen pemerintah terkait. Secara resmi kenaikan BBM rata-rata sebesar 28,7%.
Atas kebijakan itu, DPP Serikat petani Indonesia (SPI) menolak tegas kenaikan harga BBM dan meminta kepada pemerintah untuk segera mencabut kebijakan tersebut. Demikian pernyataan sikap DPP SPI seperti yang dibacakan oleh Henry Saragih, Ketua Umum SPI dan Achmad Ya'kub, Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional SPI.
SPI telah mencatat bahwa pemerintah yang dipimpin oleh SBY-JK telah menaikan harga jual BBM sudah tiga kali, dengan kenaikan hampir 200%. Sementara resep bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp. 100.000 adalah bersifat sementara untuk memperlambat makin penderitaan rakyat.
"Bagi petani, kenaikan harga BBM artinya juga kenaikan biaya produksi", tegas Achmad Ya'kub. Menurut catatan SPI bagi petani kecil atau buruh tani setidaknya biaya produksi selain benih dan pupuk juga meliputi harga sewa tanah, sewa traktor dan pompa air demikian juga pengolahan hasil panen seperti usaha penggilingan padi dan ongkos angkut. Misalnya Sebuah traktor tangan berkekuatan 8.5 PK membutuhkan solar sebanyak ±18 liter/ha untuk pengolahan lahan sampai siap tanam yang memerlukan waktu ± 18 jam. Kesemua kenaikan itu akan dibebankan kepada petani, hal ini juga terjadi pada kenaikan BBM pada tahun 2005 silam."Sekarang saja dari laporan DPC SPI, sewa tanah di Cirebon Jawa Barat naik 100%, yaitu dari Rp. 5 juta/ha/tahun menjadi Rp. 10 juta/ha/tahun, demikian juga sewa traktor mencapai Rp. 500ribu, petani akan dapat apa?"' kata Ya'kub.
Sementara beberapa waktu lalu pemerintah hanya menaikan HPP rata-rata sebesar 9 % , artinya antara ongkos produksi dengan pendapatan yang diperoleh tidak seimbang.
Selain itu, SPI juga memprediksi bahwa kasus-kasus bunuh diri dan kelaparan/mal nutrisi akan meningkat pada beberapa tahun ke depan seiring dengan semakin sulitnya pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.
Pemerintah dengan berbagai alasan melalui iklannnya di media massa (24/05) menyatakan bahwa akibat kenaikan harga BBM di tingkat internasional tidak dapat dihindari untuk menaikan harga nasional, demikian juga bahwa harga BBM di Indonesia masih terlalu rendah. Padahal nyatanya harga BBM kita tidak terlalu murah. Jira dibandingkan dengan Malaysia Rp 5.310/liter. Sebagai perbandingan, rata-rata pendapatan per kapita di Malaysia sekitar 4 kali lipat dari negara kita.
"Yang harus dibongkar kepada rakyat, bahwa kenaikan harga BBM ini merupakan hasil dari asistensi langsung oleh Bank Dunia,"Jelas Henry. Hal ini terungkap dalam dokumen utang pemerintah Indonesia kepada Bank Dunia pada program energy and mining development, Loan No. 4712-IND mulai tahun 2003 hingga Desember 2008. "Dimana program utang sebesar $ 141 juta USD, bertujuan untuk menghilangkan subsidi bahan bakar kepada rakyat", Henry menegaskan.
Sehubungan dengan APBN, sebagaimana dapat disimak dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004 – 2009, pemerintah sejak semula sudah merencanakan untuk menekan volume subsidi dari 6,7 persen Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2004, menjadi hanya 0,3 persen PDB pada 2009. Artinya, penghapusan subsidi BBM memang sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari.
Dalam rangka itu, sudah sejak jauh-jauh hari pula, melalui penerbitan UU No. 22/2001 tentang minyak dan gas bumi, pemerintah berupaya agar harga BBM secara legal diserahkan ke mekanisme pasar. Artinya kebijakan menaikan harga BBM bukan sekedar merespon situasi ekonomi global belaka. Namun tidak lepas dari sistem ekonomi neoliberal yang dipraktekan oleh para Mafia Berkeley. Dimana diseluruh sendi kehidupan masyarakat akan di liberalisasi, diprivatisasi dan dideregulasi untuk memenuhi kebutuhan mekanisme pasar untuk kepentingan pemodal. Hal ini juga terjadi pada kebijakan listrik, air dan pertanian. Khusus migas maka tidak aneh bila pada kenaikan BBM Oktober 2005 kemudian diikuti dengan dibukanya tempat pengisian bahan bakar milik TNC, seperti Shell dan Petronas di Indonesia.
Untuk mengatasi krisis energi dan pangan sekarang ini Serikat Petani Indonesia (SPI) memberikan jalan sesuai mandat konstitusi kepada pemerintah yaitu, pertama segera laksanakan program pembaruan agraria yang seperti telah di janjikan Presiden SBY sejak awal tahun 2007 lalu. Dengan demikian 13 juta keluarga tani miskin bisa bekerja dan menghidupi keluarganya dengan terjamin. Demikian juga pembaruan agraria artinya ada perombakan secara struktural atas kepemilikan, penguasaan dan penggunaan atas sumber-sumber alam termasuk pertambangan untuk kepetingan nasional. Kedua, hentikan perluasan perkebunan non pangan oleh perusahaan dan orientasi eksport, sebaliknya pemerintah harus mendorong pertanian pangan berbasis keluarga dan orientansi pemenuhan kebutuhan lokal dan nasional. Dengan demikian memberikan insentif bagi petani pangan, terutama yang melaksanakan pertanian berkelanjutan; dan dengan itu menghentikan subsidi bagi usaha pertanian yang tidak berkelanjutan (pertanian korporasi dan monokultur).
Ketiga, segera bangun lumbung-lumbung pangan . Keempat, kebijakan penghematan energi dengan pajak tinggi bagi kalangan yang menggunakan energi yang besar. Kelima, mendorong kembali rakyat pedesaan yang kembali menjadi penghasil energi, yang akibat dari sistem neoliberalis menjadi konsumen energi. keenam, pergunakan secara maksimal teknologi energi yang merakyat, murah dan massal seperti tenaga air, angin, matahari, gelombang laut dan biogas. Ketujuh, hentikan utang dan tolak bayar utang najis. *****
Kontak:
Henry Saragih (Ketua Umum SPI) 08163144441
Achmad Ya'kub (Ketua Departemen Pengkajian Strategis Nasional) 0817712347
—-
SERIKAT PETANI INDONESIA (SPI)
Jl Mampang Prapatan XIV No. 5
Jakarta 12790
Telp. +62 21 7991890
Fax. +62 21 7993426
--
Mohammed Ikhwan
Ketua / Departemen Luar Negeri
Serikat Petani Indonesia (SPI)
Tel. +62 21 7991890 Fax. +62 21 7993426
http://www.spi.or.id
Mobile. +6281932099596
No comments:
Post a Comment