Kembali pada Sistem Ekonomi Pancasila

IDEOLOGI Pancasila sebagai jawaban untuk meluruskan kembali jalan reformasi tidak sebatas ideologi. Sebab, menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, Prof Dr Mubyarto, Pancasila pun sudah mewarnai sistem ekonomi yang sesungguhnya dirasakan paling tepat untuk mengendalikan sistem perekonomian di negeri ini.

Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi etik yang pernah didambakan Prof Ace Partadirdja, yaitu sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai budaya dan ideologi bangsa Indonesia, ialah Pancasila. "Pengalaman pahit krisis moneter mulai tahun 1997 meyakinkan kita semua betapa besar arti perekonomian nasional yang benar-benar mandiri. Ekonomi mandiri adalah ekonomi yang meskipun tumbuh dengan laju relatif rendah, tetapi dalam jangka panjang terjaga keberlanjutannya," ungkap Mubyarto.

Kegagalan
Indonesia membangun ekonomi yang berkeadilan-ekonomi Pancasila disebabkan kegagalan "budayawan" kita mempengaruhi sukma pembangunan ekonomi negeri ini yang sudah terlalu berat ditekankan pada pembangunan materi. Selama pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara murni dan konsekuen, kata Mubyarto, memang ada keinginan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. Tetapi, keinginan itu tidak pernah terwujud karena strategi pembangunan dan politik ekonomi yang dikembangkan didasarkan pada liberalisme.

Seperti biasa, persaingan pasar yang liberal selalu dimenangi oleh yang kuat (konglomerat) dan melunglaikan yang lemah. Kondisi ini pernah dikritik oleh Muhammad Hatta.Walaupun Presiden Soeharto-saat itu-dalam pidatonya selalu menyebutkan tekad untuk memajukan ekonomi Pancasila, tetapi tegas Mubyarto, keinginan mewujudkan ekonomi Pancasila itu tidak pernah kesampaian. Bahkan, bukan hanya tak mewujud, melainkan sistem ekonomi yang dikembangkan semakin jauh dari cita-cita ekonomi Pancasila sehingga akhirnya meledak dalam bentuk
krisis moneter.

"Pemikiran kembali ke ekonomi Pancasila yang tertunda selama 16 tahun (1981-1997) terbukti sangat terlambat. Tercemarlah nama Pancasila dan ekonomi Pancasila sehingga orang cenderung alergi dengan istilah ini. Secara keliru,orang beranggapan munculnya berbagai masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang bermuara pada krisis moneter adalah justru karena Indonesia telah melaksanakan sistem ekonomi Pancasila. Kesalahkaprahan ini harus diluruskan," ungkap Mubyarto lagi.

Ekonomi Pancasila, menurut Mubyarto, bukanlah sistem ekonomi baru yang hendak diciptakan untuk mengganti sistem ekonomi yang kini dianut bangsa ini. Bibit sistem ekonomi Pancasila sudah ada dan sudah dilaksanakan sebagian masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pedesaan dalam bentuk usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Mengapa praktik kehidupan riil dan kegiatan ekonomi rakyat yang mengacu pada sistem ekonomi Pancasila ini terseok-seok? "Alasannya jelas, karena politik ekonomi yang dijalankan pemerintah bersifat liberal dan berpihak pada konglomerat," ujarnya.

Sistem ekonomi Pancasila berpihak pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan subsistem dari sistem ekonomi Pancasila yang diragukan oleh teknokrat yang terlalu silau dengan sistem ekonomi kapitalis liberal. Dan,memang masih diperlukan "perjuangan" untuk mewujudkan sistem ekonomi Pancasila tersebut. PANCASILA memang ditawarkan sebagai "kompas" untuk meluruskan kembali jalannya reformasi. Tetapi, yang ditawarkan adalah Pancasila yang direvitalisasi sebagai landasan ideologis berbangsa yang terbuka dengan tafsiran multikultural dan berasas kerakyatan.

Bukan politik dan penyeragaman. Pancasila "baru" ini didukung dengan
pengembangan moral melalui pendidikan yang dilandasi kepedulian religius dan pragmatis, sistem pendidikan yang demokratis dan bermartabat, pengembangan intelektual dan massa dalam platform yang jelas di atas nilai yang telah dirintis pendiri bangsa ini.

--------------
dari Satrio Arismunandar