Penarikan Diri RI dari IMF (UU No.1 Tahun 1966)

UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1966

PENARIKAN DIRI REPUBLIK INDONESIA DARI KEANGGOTAAN
DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY
FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN
PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor:1 TAHUN 1966 (1/1966)
Tanggal:14 PEBRUARI 1966 (JAKARTA)

Tentang:PENARIKAN DIRI REPUBLIK INDONESIA DARI
KEANGGOTAAN DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL
MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK
REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)
INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN
(INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT) . PENARIKAN DIRI REPUBLIK INDONESIA.
KEANGGOTAAN.

Presiden Republik Indonesia,
Menimbang:
1. bahwa dengan meningkatnya perjuangan revolusioner
dan militant dari bangsa Indonesia perlu segera
diambil tindakan-tindakan, khususnya di bidang
hubungan internasional, yang lebih menjamin suksesnya
konfrontasi politik dan ekonomi Indonesia terhadap
proyek-proyek neo-kolonialisme dan imperialisme;
2. bahwa dalam melaksanakan politik berdiri di atas
kaki sendiri, perlu segera diputuskan segala hubungan
dan ikatan Indonesia dengan semua modal dan badan
internasional yang menghambat perjuangan rakyat
Indonesia menuju ke masyarakat adil dan makmur yang
bebas dari segala bentuk penghisapan;
3. bahwa Dana Moneter Internasional (International
Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk
Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for
Reconstruction and Development) , dimana Indonesia
menjadi anggotanya sejak Tahun 1953, ternyata
merupakan konsentrasi kapital dari kaum neo-kolonialis
dan imperialis yang mengutamakan kepentingan
golongannya dari pada anggota-anggotanya yang termasuk
negara-negara yang baru merdeka dan belum berkembang
ekonominya;
4. bahwa berhubung dengan itu, pula sebagai
konsekwensi dari keluarnya Indonesia dari Perserikatan
Bangsa-Bangsa yang juga ternyata hanya merupakan badan
yang hanya diperalat oleh manipulasi politik
negara-negara imperialis, Indonesia tidak melihat
kegunaannya untuk tetap menjadi anggota dari kedua
badan tersebut;

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 dan pasal 33
Undang-Undang Dasar;
2. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara No. I/MPRS/1960, No. II/MPRS/1960 dan No.
VI/MPRS/1965;
3. Undang-Undang No. 5 tahun 1954 (Lembaran-Negara
tahun 1954 No. 16, Tambahan Lembaran Negara No. 515)
tentang Keanggotaan Republik Indonesia pada Dana
Moneter Internasional (International Monetary Fund)
dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan
Pembangunan (International Bank for Reconstruction and
Development) ;
4. Amanat-amanat P.Y.M. Presiden/Pemimpin Besar
Revolusi:
a. "Membangun Dunia Kembali" pada 30 September 1960;
b. "The Era of Confrontation" tanggal 6 Oktober 1964;

c. "Indonesia Keluar dari P.B.B." pada tanggal 31
Desember 1964;
d. "Dengan Hijrah dari P.B.B. akhirnya Indonesia akan
Menang" pada tanggal 20 Januari 1965;
e. "Berdikari" pada tanggal 11 April 1965;
f. "Takari" pada tanggal 17 Agustus 1965;
5. Deklarasi "Indonesia Keluar dari P.B.B." oleh
Dewan Pertimbangan Agung pada tanggal 19 Januari 1965;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong
Royong.
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENARIKAN DIRI REPUBLIK
INDONESIA DARI KEANGGOTAAN DANA MONETER INTERNASIONAL
(INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL
UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK
FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT) .
Pasal 1.
(1.) Republik Indonesia menarik diri dari keanggotaan
Dana Moneter International dan Bank Internasional
untuk Rekonstruksi dan Pembangunan mulai 17 Agustus
1965.
(2.) Undang-undang No. 5 Tahun 1954 tentang
keanggotaan Republik Indonesia pada Dana Moneter
Internasional dan Bank Internasional untuk
Rekonstruksi dan Pembangunan dengan ini dicabut.

Pasal 2.
Menteri Koordinator Kompartemen Luar Negeri/Menteri
Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri diberi
kuasa untuk menyatakan tentang penarikan diri Republik
Indonesia dari keanggotaan kedua Badan tersebut dalam
pasal 1 ayat (l) diatas.
Pasal 3.
(1.) Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan diberi
kuasa untuk menyelesaikan masalah-masalah keuangan
yang berhubungan dengan penarikan diri Republik
Indonesia dari kedua Badan tersebut di atas.
(2.) Dalam melaksanakan tugasnya seperti tersebut
dalam ayat 1 pasal (3) ini, Menteri Koordinator
Kompartimen Keuangan dibantu oleh Menteri Urusan Bank
Sentral.
Bank Indonesia bertindak sebagai badan pelaksana dari
penyelesaian masalah-masalah keuangan yang berhubungan
dengan penarikan Republik Indonesia dari kedua badan
tersebut.
Pasal 5.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan
dan mempunyai daya surut sampai tanggal 17 Agustus
1965.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya
memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Pebruari 1966.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Pebruari 1966.
SEKRETARIS NEGARA,
MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG No. I TAHUN 1966 TENTANG
PENARIKAN DIRI REPUBLIK INDONESIA DARI KEANGGOTAAN
DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY
FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN
PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT) .
UMUM.
Sebagai telah diketahui oleh umum dalam Konperensi
Moneter dan Keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa di
Bretoon Woods (Amerika Serikat) yang diadakan antara
tanggal 1 Juli 1944 sampai 22 Juli 1944 telah dicapai
apa yang dinamakan "Persetujuan Bretoon Woods".
Persetujuan ini, yang ditandatangani oleh 44 negara,
menetapkan dibentuknya dua badan internasional, ialah
Dana Moneter Internasional (International Monetary
Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan
Pembangunan (International Bank For Reconstruction and
Development) .
Tujuan pokok dari Dana ini sebagaimana tercantum dalam
statutennya adalah stabilisasi kurs penukaran mata
uang negara anggota, perluasan perdagangan
internasional, penurunan tarif bea-bea, penghapusan
pembatasan-pembatas an secara berangsur. Tujuan dari
Bank adalah untuk memberi bantuan-bantuan berjangka
panjang kepada para anggota guna mengadakan
rekonstruksi produksinya akibat kerusakan peperangan
ataupun mengadakan pembangunan ekonomi untuk menaikkan
kemakmuran rakyatnya.
Indonesia, didorong oleh keinginan yang besar untuk
menyatakan kesediaannya mengadakan kerjasama
internasional, pada tanggal 24 Juli 1950 mengajukan
permintaan untuk menjadi anggota dari Dana dan Bank
tersebut. Baru tiga tahun kemudian, yakni pada
pertengahan 1953 Indonesia diterima sebagai anggota
dari kedua Badan itu, keanggotaan mana kemudian
disahkan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1954
tertanggal 13 Januari 1954.

Akan tetapi pengalaman Indonesia sejak masuk menjadi
anggota sampai saat ini yang berjalan kurang lebih
sudah 12 tahun lamanya ternyata tidak membawa
manfa'at, bahkan merugikan bagi kepentingan negara dan
bangsa kita dalam mewujudkan cita-citanya, yakni
membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila.
Hubungan Indonesia dengan Bank Internasional malahan
lebih merugikan bagi kita. Jika kita selidiki
organisasi serta praktek-praktek yang dijalankan
selama ini, terutama terhadap negara-negara yang
sedang berkembang maka jelaslah bahwa kedua badan ini
hanya merupakan suatu alat saja dari kaum kapitalis
untuk menjalankan politik neokolonialisme dan
imprialismenya dan dengan demikian tidak sesuai dengan
idee Berdikari. Praktek-praktek yang kita alami jelas
menunjukkan bahwa golongan ini hanya bersedia memberi
bantuan mereka jika tindakan ini sejajar dan
bermanfa'at bagi kepentingan mereka. Pengalaman kita
menunjukkan, bahwa pada hakekatnya kedua badan ini
tidak banyak berbeda dengan Perserikatan
Bangsa-Bangsa, yakni hanya sekedar merupakan alat kaum
neokolonialisme dan imperialisme untuk menjalankan
manipulasi politiknya. Bahkan dalam kedua badan ini,
dominasi dari golongan kapitalis ini dapat dikatakan
mutlak baik dalam hal politik, modal, personalia
pimpinannya maupun administrasi organisasinya.
Berhubung dengan itu, maka bagi kita Republik
Indonesia, tidak ada gunanya untuk tetap
mempertahankan keanggotaan kita dalam kedua badan
tersebut. Kita telah membuktikan kepada seluruh dunia
kesediaan Indonesia untuk selalu mengadakan kerjasama
internasional atas dasar jiwa Berdikari, yang berarti
sama derajat dan saling menguntungkan. Kita yakin dan
percaya, bahwa negara dan bangsa Indonesia dengan
bersenjatakan Panca Sila, Manipol dan Tri Sakti Tavip
akan dapat menjalankan politik Berdikari dengan
konsekuen dan dengan itu akan mencapai dunia baru yang
penuh dengan keadilan, kemakmuran dan kesentausaan.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1.
Cukup jelas.
Pasal 2.
Menteri Koordinator Kompartemen Luar Negeri/Menteri
Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri diberi
kuasa untuk atas nama Pemerintah memberitahukan kepada
Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional
untuk Rekonstruksi dan Pembangunan tentang keputusan
penarikan diri Indonesia dari kedua Badan ini.
Pasal 3.
Dalam Articles of Agreement Dana maupun Bank
Internasional terhadap pasal-pasal yang mengatur
tentang pengunduran atau penarikan diri dari para
anggotanya. Dalam rangka ini Menteri Koordinator
Kompartemen Keuangan dengan bantuan Menteri Urusan
Bank Sentral akan menyelesaikan dengan kedua badan
tersebut masalah-masalah keuangan sebagai akibat dari
penarikan diri Indonesia.
Pasal 4.
Cukup jelas.
Pasal 5.
Cukup jelas
------------ --------- --------- --
CATATAN
DICETAK ULANG

Kenaikan BBM: Merosotnya Kedaulatan Negara Akibat Tekanan Asing

Hari Kebangkitan Indonesia ke 100 ini,
diwarnai atau ditandai dengan wujud tekanan dari pihak asing.
Pemerintah Indonesia saking lemahnya,
mencoba untuk menjelaskan Logika Kenaikan BBM,
yang rupanya cukup dicari-cari.

Namun masyarakat kelihatannya telah makin cerdas,
untuk melihat peristiwa di baliknya.
Saya tidak menyalahkan pemerintah yang berusaha keras
menjelaskan upaya untuk menaikkan harga BBM.
Yang saya sesali hanyalah pemerintah kita loyo,
untuk melakukan tekanan balik dari pihak asing
yang memaksa adanya kenaikan BBM.
Ini artinya Kedaulatan Negara ini telah terancam,
dan semakin jauh dari yang di cita-citakan oleh
Founding Father negara kita, terutama dengabn Moh. Hatta
sebagai soko gurunya.

Ayo, BAngkitlah Pemerintah,
Lawanlah tekanan asing,
kamu pasti BISA !!!

---
Siaran Pers, 25 Mei 2008

Serikat Petani Indonesia (SPI)

Website. www.spi.or.id Email. spi@spi.or. id

Kenaikan Harga BBM Didikte Bank Dunia untuk Kepentingan Pemodal Besar

Langkah kenaikan harga BBM (premium, solar dan minyak tanah) akhirnya di lakukan pemerintah pada Jum'at malam (23/05), tidak peduli dengan keberatan sebagian besar masyarakat. Betapa pentingnya, maka pemerintah mengumumkan melalui sepasukan menteri terkait seperti mennteri keuangan, menteri ESDM, Menteri Perdagangan, Menkokesra, Mensos, serta beberapa orang lainnya seperti Jubir Presiden, Direktur Pertamina dan beberapa ahli dari departemen pemerintah terkait. Secara resmi kenaikan BBM rata-rata sebesar 28,7%.

Atas kebijakan itu, DPP Serikat petani Indonesia (SPI) menolak tegas kenaikan harga BBM dan meminta kepada pemerintah untuk segera mencabut kebijakan tersebut. Demikian pernyataan sikap DPP SPI seperti yang dibacakan oleh Henry Saragih, Ketua Umum SPI dan Achmad Ya'kub, Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional SPI.

SPI telah mencatat bahwa pemerintah yang dipimpin oleh SBY-JK telah menaikan harga jual BBM sudah tiga kali, dengan kenaikan hampir 200%. Sementara resep bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp. 100.000 adalah bersifat sementara untuk memperlambat makin penderitaan rakyat.

"Bagi petani, kenaikan harga BBM artinya juga kenaikan biaya produksi", tegas Achmad Ya'kub. Menurut catatan SPI bagi petani kecil atau buruh tani setidaknya biaya produksi selain benih dan pupuk juga meliputi harga sewa tanah, sewa traktor dan pompa air demikian juga pengolahan hasil panen seperti usaha penggilingan padi dan ongkos angkut. Misalnya Sebuah traktor tangan berkekuatan 8.5 PK membutuhkan solar sebanyak ±18 liter/ha untuk pengolahan lahan sampai siap tanam yang memerlukan waktu ± 18 jam. Kesemua kenaikan itu akan dibebankan kepada petani, hal ini juga terjadi pada kenaikan BBM pada tahun 2005 silam."Sekarang saja dari laporan DPC SPI, sewa tanah di Cirebon Jawa Barat naik 100%, yaitu dari Rp. 5 juta/ha/tahun menjadi Rp. 10 juta/ha/tahun, demikian juga sewa traktor mencapai Rp. 500ribu, petani akan dapat apa?"' kata Ya'kub.

Sementara beberapa waktu lalu pemerintah hanya menaikan HPP rata-rata sebesar 9 % , artinya antara ongkos produksi dengan pendapatan yang diperoleh tidak seimbang.

Selain itu, SPI juga memprediksi bahwa kasus-kasus bunuh diri dan kelaparan/mal nutrisi akan meningkat pada beberapa tahun ke depan seiring dengan semakin sulitnya pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

Pemerintah dengan berbagai alasan melalui iklannnya di media massa (24/05) menyatakan bahwa akibat kenaikan harga BBM di tingkat internasional tidak dapat dihindari untuk menaikan harga nasional, demikian juga bahwa harga BBM di Indonesia masih terlalu rendah. Padahal nyatanya harga BBM kita tidak terlalu murah. Jira dibandingkan dengan Malaysia Rp 5.310/liter. Sebagai perbandingan, rata-rata pendapatan per kapita di Malaysia sekitar 4 kali lipat dari negara kita.

"Yang harus dibongkar kepada rakyat, bahwa kenaikan harga BBM ini merupakan hasil dari asistensi langsung oleh Bank Dunia,"Jelas Henry. Hal ini terungkap dalam dokumen utang pemerintah Indonesia kepada Bank Dunia pada program energy and mining development, Loan No. 4712-IND mulai tahun 2003 hingga Desember 2008. "Dimana program utang sebesar $ 141 juta USD, bertujuan untuk menghilangkan subsidi bahan bakar kepada rakyat", Henry menegaskan.

Sehubungan dengan APBN, sebagaimana dapat disimak dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004 – 2009, pemerintah sejak semula sudah merencanakan untuk menekan volume subsidi dari 6,7 persen Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2004, menjadi hanya 0,3 persen PDB pada 2009. Artinya, penghapusan subsidi BBM memang sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari.

Dalam rangka itu, sudah sejak jauh-jauh hari pula, melalui penerbitan UU No. 22/2001 tentang minyak dan gas bumi, pemerintah berupaya agar harga BBM secara legal diserahkan ke mekanisme pasar. Artinya kebijakan menaikan harga BBM bukan sekedar merespon situasi ekonomi global belaka. Namun tidak lepas dari sistem ekonomi neoliberal yang dipraktekan oleh para Mafia Berkeley. Dimana diseluruh sendi kehidupan masyarakat akan di liberalisasi, diprivatisasi dan dideregulasi untuk memenuhi kebutuhan mekanisme pasar untuk kepentingan pemodal. Hal ini juga terjadi pada kebijakan listrik, air dan pertanian. Khusus migas maka tidak aneh bila pada kenaikan BBM Oktober 2005 kemudian diikuti dengan dibukanya tempat pengisian bahan bakar milik TNC, seperti Shell dan Petronas di Indonesia.

Untuk mengatasi krisis energi dan pangan sekarang ini Serikat Petani Indonesia (SPI) memberikan jalan sesuai mandat konstitusi kepada pemerintah yaitu, pertama segera laksanakan program pembaruan agraria yang seperti telah di janjikan Presiden SBY sejak awal tahun 2007 lalu. Dengan demikian 13 juta keluarga tani miskin bisa bekerja dan menghidupi keluarganya dengan terjamin. Demikian juga pembaruan agraria artinya ada perombakan secara struktural atas kepemilikan, penguasaan dan penggunaan atas sumber-sumber alam termasuk pertambangan untuk kepetingan nasional. Kedua, hentikan perluasan perkebunan non pangan oleh perusahaan dan orientasi eksport, sebaliknya pemerintah harus mendorong pertanian pangan berbasis keluarga dan orientansi pemenuhan kebutuhan lokal dan nasional. Dengan demikian memberikan insentif bagi petani pangan, terutama yang melaksanakan pertanian berkelanjutan; dan dengan itu menghentikan subsidi bagi usaha pertanian yang tidak berkelanjutan (pertanian korporasi dan monokultur).

Ketiga, segera bangun lumbung-lumbung pangan . Keempat, kebijakan penghematan energi dengan pajak tinggi bagi kalangan yang menggunakan energi yang besar. Kelima, mendorong kembali rakyat pedesaan yang kembali menjadi penghasil energi, yang akibat dari sistem neoliberalis menjadi konsumen energi. keenam, pergunakan secara maksimal teknologi energi yang merakyat, murah dan massal seperti tenaga air, angin, matahari, gelombang laut dan biogas. Ketujuh, hentikan utang dan tolak bayar utang najis. *****


Kontak:
Henry Saragih (Ketua Umum SPI) 08163144441
Achmad Ya'kub (Ketua Departemen Pengkajian Strategis Nasional) 0817712347
—-
SERIKAT PETANI INDONESIA (SPI)
Jl Mampang Prapatan XIV No. 5
Jakarta 12790
Telp. +62 21 7991890
Fax. +62 21 7993426



--
Mohammed Ikhwan
Ketua / Departemen Luar Negeri
Serikat Petani Indonesia (SPI)
Tel. +62 21 7991890 Fax. +62 21 7993426
http://www.spi.or.id
Mobile. +6281932099596

Negarakertagama: The Memory of the World Regional

Jakarta, Kompas - Koleksi dokumen sejarah bangsa Indonesia,
Negarakertagama, diakui sebagai Memori Dunia UNESCO. Kitab sastra yang
ditulis Empu Prapanca sekitar tahun 1350-1389 itu menceritakan
perjalanan sejarah Kerajaan Majapahit. Kitab yang ditulis di atas daun
lontar tersebut terdaftar dalam The Memory of the World Regional
Register for Asia/Pacific.

"Tentu saja pengakuan ini sangat membanggakan karena Indonesia
memiliki peninggalan sejarah yang diakui internasional," kata Dady P
Rachmananta, Kepala Perpustakaan Nasional, di Jakarta, Jumat (23/4).
Naskah Negarakertagama saat ini tersimpan di Perpustakaan Nasional,
Jakarta.

UNESCO memberikan pengakuan pada dokumen-dokumen sejarah dari berbagai
negara dalam program Memori Dunia dengan tujuan memelihara dan
menyebarluaskan arsip-arsip serta koleksi berharga yang tersimpan di
perpustakaan dari seluruh dunia.

Dady mengatakan, manuskrip Negarakertagama ini dulunya pernah dibawa
VOC ke Belanda. Beruntung pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1974,
setelah melalui lobi-lobi intensif, manuskrip ini bisa dibawa kembali
ke Indonesia.

Suyanto, Kepala Pusat Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional,
mengatakan, penghargaan ini memberikan rasa bangga sebagai bangsa
Indonesia atas kejayaan masa lalu. Karena itu, manuskrip kuno yang
dimiliki bangsa ini perlu dijaga dan dimanfaatkan untuk pembelajaran
masa depan. (ELN)

http://www.kompas.com/kompascetak.php/read/xml/2008/05/24/00380345/negarakertagama.diakui.sebagai.memori.dunia

Foto-Foto Bandoeng Tempoe Doeloe (tahoen 30-an)

Aloen-aloen 1938








































Aloen-aloen


















Simpang lima

















Braga








Braga - AA lama

Wartaegov: Tabel 100 Peringkat Pejabat Terkaya Indonesia

Total Kekayaan Pejabat Warta eGov diperoleh dari:

I. DATA HARTA
1. Harta Tidak Bergerak (Tanah, Bangunan)
2. Harta Bergerak
a. Alat Transportasi
b. Logam Mulia, barang seni, barang antik
c. Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan
d. Harta Bergerak Lainnya
3. Surat Berharga
4. Giro dan Setara Kas
5. Piutang

II. HUTANG

Total Kekayaan diperoleh dari jumlah harta - hutang.
Sayangnya karena begitu banyaknya dokumen yang kami peroleh dari KPK kami tidak bisa menyebutkan secara rinci masing-masing kekayaan pejabat tersebut.

TBN singkatan Tambahan Berita Negara. Dari berkas LHKPN yang diberikan penyelenggara negara (pejabat), oleh KPK kemudian akan diverifikasi kelengkapan dokumen administrasi terlebih dahulu. Jika semuanya lengkap dan benar KPK, baru kemudian akan dikeluarkan Pengumuman dalam berita Negara yang bisa dipublikasi ke publik. Setiap 1 berkas LHKP akan memiliki nomor TBN tersendiri.

Untuk pemeringkatan Pejabat Terkaya Warta eGov, kami memperoleh semua data-data dari KPK.

Yang menarik untuk disimak lebih jauh, dari 100 Peringkat Pejabat Pemerintah Terkaya Indonesia, ternyata justru banyak diisi oleh para pejabat pemerintah daerah (gubernur, bupati dan walikota) sebanyak 76 orang jika dibandingkan pejabat pemerintah tingkat pusat (presiden, wapres, menteri, ketua DPR, dsb) yang hanya 24 orang. Apakah bergulirnya era otonomi daerah juga membawa "berkah" bagi pejabat daerah lebih mudah mengumpulkan harta? Bisa saja dan harus diselidiki lebih jauh. Ini dia 100 pejabat pemerintah Indonesia terkaya:

No	Nama	Jabatan	Total	TBN
1	Aburizal Bakrie	Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat	994,349,061,983	2005
2	Rudolf Mazvoka Pardede	Gubernur Sumatera Utara	298,740,200,000	2001
3	Fadel Muhammad	Gubernur Gorontalo	149,752,933,448	2002
4	Muhammad Jusuf Kalla	Wakil Presiden	134,265,037,046	2001
5	Fahmi Idris	Menteri Perindustrian	85,279,605,847	2006
6	Zulkifli Nurdin	Gubernur Jambi	58,888,946,621	2004
7	Rina Iriani S Ratnaningsih	Bupati Karanganyar	55,945,062,244	2005
8	Sukawi Sutarip	Walikota Semarang	39,300,213,246	2005
9	Meutia Farida Hatta Swasono	Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan	38,459,989,300	2004
10	Fauzi Bowo	Gubernur DKI Jakarta	33,801,168,988	2006
11	Untung Sarono W Sukarno	Bupati Sragen	33,474,528,000	2002
12	Anwar Adnan Saleh	Gubernur Sulawesi Barat	30,287,981,975	2002
13	Begug Poernomosidi	Bupati Wonogiri	28,780,000,000	2005
14	Ujang Iskandar	Bupati Kotawaringin Barat	21,789,880,000	2005
15	Sri Sultan Hamengkubuwono X	Gubernur DI Yogyakarta	20,184,763,982	2001
16	I Wayan Geredeg	Bupati Karangasem	19,388,721,000	2005
17	Herry Zudianto	Walikota Yogyakarta	18,000,964,573	2003
18	Ratu Atut Chosiyah	Gubernur Banten	17,810,707,822	2002
19	Agung Laksono	Ketua DPR	16,418,293,000	2001
20	Probo Yulastoro	Bupati Cilacap	16,082,077,852	2006
21	Jero Wacik	Menteri Kebudayaan dan Pariwisata	15,561,250,000	2004
22	Mari Elka Pangestu	Menteri Perdagangan	15,142,939,762	2004
23	Monang Sitorus	Bupati Samosir	14,181,360,308	2005
24	Boediono	Menteri Koordinator Perekonomian	14,046,878,563	2004
25	Muhammad Yusuf Asy'ari	Menteri Negara Perumahan Rakyat	13,232,400,000	2004
26	Adhyaksa Dault	Menteri Negara Pemuda dan Olahraga	12,578,026,320	2004
27	Bambang Sudibyo	Menteri Pendidikan Nasional	12,489,646,528	2004
28	Agusrin Nadzamudin	Gubernur Bengkulu	12,350,448,400	2005
29	Anwar Nasution	Ketua BPK	11,968,769,205	2001
30	Masfuk	Bupati Lamongan	11,200,711,889	2005
31	Sofyan Djalil	Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara	10,857,373,418	2007
32	Endang Setyaningdyah	Bupati Demak	10,830,604,216	2005
33	Syaukani HR	Bupati Kutai Kartanegara	10,304,683,430	2004
34	Putu Bagiada	Bupati Buleleng	10,212,680,000	2006
35	Andy Achmad Sampurna Jaya	Bupati Lampung Tengah	10,076,500,000	2005
36	Sutrisno	Bupati Pacitan	10,040,249,782	2002
37	Joko Widodo	Walikota Surakarta	9,829,421,400	2005
38	Hatta Rajasa	Menteri Sekretaris Negara	9,727,063,000	2004
39	Agustin Teras Narang	Gubernur Kalimantan Tengah	9,427,930,752	2004
40	M Maftuh Basyuni	Menteri Agama	8,907,602,000	2004
41	RM Luntungan	Bupati Minahasa Selatan	8,810,000,000	2005
42	Zulkifli Anwar	Bupati Lampung Selatan	8,481,877,000	2005
43	Basuki Tjahaja Purnama	Bupati Belitung Timur	8,365,669,968	2005
44	Rachman Djalili	Walikota Prabumulih	8,336,041,877	2005
45	Ongku P. Hasibuan	Bupati Tapanuli Selatan	8,222,024,000	2005
46	Abdullah Tuasikal	Bupati Maluku Tengah	8,180,050,712	2006
47	Sofyan Hasdam	Walikota Bontang	7,808,866,349	2005
48	Rudy Resnawan	Walikota Banjar Baru	7,698,218,221	2005
49	Purnomo Yusgiantoro	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	7,623,418,134	2004
50	Abdillah	Walikota Medan	7,513,608,000	2005
51	Aang Hamid Suganda	Bupati Kuningan	7,437,194,454	2005
52	Sri Mulyani	Menteri Keuangan	7,376,539,461	2006
53	Paskah Suzetta	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional	6,963,214,000	2006
54	Robbach Ma'sum	Bupati Gresik	6,756,637,188	2005
55	Herman Abdullah	Walikota Pekan Baru	6,677,423,789	2005
56	Imam Utomo S	Gubernur Jawa Timur	6,616,092,638	2001
57	Ferry Zulkarnain	Bupati Bima	6,542,500,000	2004
58	Wahyudi K Anwar	Bupati Kotawaringin Timur	6,525,301,577	2005
59	Ratna Ani Lestari	Bupati Banyuwangi	6,020,500,000	2003
60	Achmad Dimyati Natakusumah	Bupati Pandeglang	5,966,675,000	2002
61	Tb. Aat Syafa'at	Walikota Cilegon	5,934,956,835	2005
62	Jenderal (Pol) Sutanto	Kepala POLRI	5,931,696,900	2006
63	Zulfikar Achmad	Bupati Bungo	5,865,101,600	2003
64	Herry Noegroho	Bupati Blitar	5,860,311,778	2005
65	Sutrisno Hadi	Walikota Kota Tanjung Balai	5,820,789,178	2005
66	T Azmun Jaafar	Bupati Pelelawan	5,771,604,218	2005
67	Rachmat Witoelar	Menteri Negara Lingkungan Hidup	5,758,178,340	2004
68	Juwono Sudarsono	Menteri Pertahanan	5,661,800,000	2004
69	Vonnie A Panambunan	Bupati Minahasa Utara	5,624,673,000	2005
70	Sjachrani Mataja	Bupati Kota Baru	5,602,530,593	2005
71	Johannis Amping Situru	Bupati Tana Toraja	5,523,624,794	2005
72	Erman Suparno	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5,510,185,751	2006
73	Eddy Sukarma	Bupati Barito Kuala	5,182,799,519	2003
74	Asrul Ja'far	Bupati Kuantan Singingi	5,163,554,747	2006
75	Hassan Wirajuda	Menteri Luar Negeri	5,101,987,654	2004
76	A Taufik Nuriman	Bupati Serang	5,082,812,047	2005
77	I Gede Winasa	Bupati Jembrana	5,028,942,004	2002
78	Machroes	Bupati Pemalang	4,900,000,000	2002
79	Siti Fadilah Supari	Menteri Kesehatan	4,738,300,000	2004
80	Toyo Santoso Dipo	Bupati Kulon Progo	4,708,227,623	2006
81	Syamsul Arifin	Bupati Langkat	4,700,967,590	2001
82	A Nawir	Bupati Pinrang	4,687,018,362	2002
83	Ramlan Zas	Bupati Rokan Hulu	4,677,598,722	2002
84	Ali Umri	Walikota Binjai	4,655,402,291	2002
85	Susilo Bambang Yudhoyono	Presiden	4,652,069,796	2004
86	Luthfi A Mutty	Bupati Luwu Utara	4,485,532,491	2005
87	Danny Setiawan	Gubernur Jawa Barat	4,432,340,226	2001
88	A Dadang Kafrawi	Walikota Jakarta Selatan	4,363,306,373	2005
89	Kusmayanto Kadiman	Menteri Negara Riset dan Teknologi	4,356,305,465	2004
90	Obar Sobarna	Bupati Bandung	4,253,933,912	2005
91	Nurdin Basirun	Bupati Karimun	4,152,825,332	2005
92	Medi Botutihe	Walikota Gorontalo	4,108,761,533	2001
93	Saiful Rasyid	Bupati Hulu Sungai Tengah	4,079,252,902	2005
94	Djoko Kirmanto	Menteri Pekerjaan Umum	4,047,612,786	2004
95	Fajar Panjahitan	Walikota Jakarta Barat	3,929,610,559	2005
96	Effendi Anas	Walikota Jakarta Utara	3,913,579,707	2005
97	Syahrial Oesman	Gubernur Sumatera Selatan	3,758,042,878	2005
98	Basuki Widodo	Bupati Blora	3,728,535,000	2005
99	Ismeth Abdullah	Gubernur Kepulauan Riau	3,697,058,000	2005
100	Indra Kusuma	Bupati Brebes	3,655,085,816	2003

menurut keterangan KPU tanggal 3 Mei 2008 kekayaan Sukawi Sutarip sudah meningkat menjadi 56 Miliar.

Sumber : http://wartaegov.com/content/tabel-100-peringkat-pejabat-terkaya-indonesia